Pemerintah Sebaiknya Alihkan Subsidi BBM ke Tiket MRT Jokowi masih galau mengenai proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Selain terkait masalah pinjaman dana dari Jepang, mantan Walikota Solo itu masih pusing karena harga tiket MRT yang dipatok terlalu mahal. Pengamat transportasi dari LIPI Taufik Hidayat mengusulkan Jokowi tetap meneruskan pembangunan MRT, dengan syarat terus dievaluasi pelaksanaannya. Agar beban pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak terlalu berat, Taufik mengusulkan pemerintah pusat bersedia memberikan subsidi untuk tiket MRT. "Tetap dilanjut (proyek MRT), tapi dievaluasi lagi. Apa yang diminta Jokowi (terkait subsidi tiket) saya rasa wajar. Pemerintah memang harus memberikan subsidi. 60% dan 40% - lah dengan pemerintah provinsi. Apalagi ini ibukota negara," kata Taufik, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/11/2012). Menurut perhitungan sementara, tiket MRT dipatok Rp 38 ribu. Jokowi mengusulkan Menkeu memberi subsidi sehingga tiket bisa ditekan menjadi Rp 15 ribu. Namun Menkeu menolak memberi subsidi. Taufik menjelaskan, sejauh ini kemacetan di Jakarta tak kunjung berhasil diurai, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dengan alasan lebih aman dan cepat sampai. Pada akhirnya kendaraan pribadi yang berasal dari dalam dan luar Jakarta semakin menumpuk. Taufik menyarankan pemerintah pusat mengalihkan subsidi BBM untuk warga Jakarta menjadi subsidi tiket MRT. Nantinya orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi mau beralih ke MRT dengan harga tiket yang murah, aman, dan tanpa macet. Selain itu tentu saja lalu lintas jalanan Jakarta juga menjadi lebih lowong. "Biaya yang kita habiskan untuk membakar bahan bakar... coba bandingkan subsidi yang diberikan pemerintah untuk MRT dan berapa triliun yang pemerintah keluarkan untuk bahan bakar setiap tahunnya. Sejauh ini macet tetap berjalan," lanjut Taufik. Pada Jumat (30/11) Menteri Keuangan Agus Marto menolak usulan Jokowi untuk memberikan subsidi pada tiket Mass Rapid Transit (MRT) yang terlalu mahal, Rp 38 ribu. Agus menilai subsidi untuk transportasi publik adalah tanggung jawab pemerintah daerah. "Pemerintah daerah akan mendorong subsidi ke transportasi publik, saya rasa itu arahan yang baik tapi itu dilakukan oleh pemda, kalau tidak nanti pemda-pemda yang lain tidak tangkap masalah transportasi publik itu merupakan prioritas pemda," ujar Agus Marto. Agus Marto menyatakan sampai saat ini subsidi pemerintah masih ditujukan untuk subsidi umum yang bisa menyangkut kepentingan bangsa, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Jadi kalau subsidi transportasi tidak. Kita sekarang ini yang kita bayangkan kalau bentuk dukungan itu dalam bentuk BBM dalam bentuk konversi BBM ke gas, mendorong energi terbarukan," ujarnya. Sebaliknya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa berpendapat MRT selayaknya mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Tarif di mana-mana di seluruh dunia ada subsidi dari negara untuk kereta api. Karena transportasi massal namanya juga kereta api ini masyarakat ke bawah yang naik jadi menurut saya, MRT tetap harus komponen fiskal yang harus kita gunakan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat," kata Hatta, Jumat (30/11). Negara saat ini mengucurkan subsidi Rp 5.000/liter ke BBM. Sementara jumlah BBM subsidi yang dikucurkan tahun ini dalam APBN-P 2012 mencapai 44 juta kiloliter (KL), bahkan direncanakan bertambah lagi 1,2 juta KL. Orang kaya pun bisa mendapatkan subsidi ini, karena BBM subsidi dijual bebas. Orang kaya bisa mendapatkan subsidi Rp 1 juta-Rp 2 juta/bulan dari pemerintah akibat kebijakan ini.
Pemerintah Sebaiknya Alihkan Subsidi BBM ke Tiket MRT
This article
Pemerintah Sebaiknya Alihkan Subsidi BBM ke Tiket MRT
can be opened in url
https://newsupdateee.blogspot.com/2012/12/pemerintah-sebaiknya-alihkan-subsidi_3.html
Pemerintah Sebaiknya Alihkan Subsidi BBM ke Tiket MRT
